Non-Muslim Menjadi Presiden atau Kepala Daerah: Sebuah Renungan Politik

Non-Muslim Menjadi Presiden

Kasus dugaan penistasan agama yang menimpa Basuki Tjahaja Purnama (alias Ahok) cukup menarik perhatian. Ahok harus menjadi tersangka dan harus diadili di Pengadilan karena menyinggung Surat Al Maidah pasal 51 dalam sebuah acara sosialisasi program DKI di Kepulauan Seribu. Sekalipun persidangan masih belum selesai, kasus ini menarik sebab ini merupakan sebuah ujian bagi eksistensi NKRI dan Konstitusinya.  

Beberapa pertanyaan bisa muncul karena kasus ini. Pertama, apakah isi Surat Al Maidah Pasal 51 menutup peluang bagi warga negara non-muslim menjadi Presiden atau Kepala Daerah di negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam? Pertanyaan kedua adalah apakah ada kemungkinan salah menginterpretasi isi ayat tersebut?

Menarik bila kita membahas Kitab Suci dan kaitannya dengan kehidupan politik. Bagaimana pun, Kitab Suci dapat menjadi patokan untuk mengatur kehidupan pribadi maupun publik termasuk kehidupan politik. Bagi pengikut agama apapun, ajaran agama dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan publik maupun politik. Bahkan di agama tertentu, teori kehidupan atau kadang disebut 'worldview' dikembangkan dari doktrin-doktrin agama seperti yang diprakarsai oleh Abraham Kuyper lewat bukunya The Lecture of Calvinism. Di bukunya, Kuyper menuliskan bahwa ajaran agama bisa menjadi sebuah prinsip besar dalam mengatur kehidupan pribadi maupun kehidupan publik.

..... bagaimana warga negara dengan keyakinan tertentu  bisa hidup aman dan tenteram dengan warga lain yang berkeyakinan berbeda dalam sebuah masyarakat atau negara?

Non-Muslim Menjadi Presiden

Tentu pemikiran ini bisa mengundang pertanyaan- bagaimana warga negara dengan keyakinan tertentu  bisa hidup aman dan tenteram dengan warga lain yang berkeyakinan berbeda dalam sebuah masyarakat atau negara? Apakah mungkin warga negara dengan keyakinan yang berbeda bisa hidup tenang dan nyaman bila ajaran agama yang berbeda dipaksakan dalamkehidupan public atau politik? Dalam kalimat lain, apakah pengikut agama yang satu harus menerima ajaran agama yang lain untuk mengatur kehidupan publik? Apakah doktrin agama tertentu harus digunakan untuk mengatur kehidupan publik atau politik dalam negara di mana warganya memiliki keyakinan yang berbeda-beda? 

Umumnya, masyarakat membutuhkan sosok pemimpin yang perduli dengan kehidupan warganya terlepas apapun latar belakangnya. Masyarakat butuh pemimpin yang jujur, lurus, bertanggungjawab, tidak melakukan tindakan korupsi dan berbagai atribut baik lainnya. Warga tidak menginginkan Presiden atau kepala daerah yang tidak mau memikirkan kesejahteraan warganya. Rakyat ingin menikmati kehidupan sebagai layaknya manusia di sebuah negara yang bebas dan berlandaskan hukum dan hal itu sudah diatur dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, kasus dugaan penistaan agama menjadi sebuah isu yang serius dan perlu dibereskan di republik ini.

Di negara-negara Barat, pemisahan wilayah politik dan agama sudah umum. Ini tidak dapat dipisahkan karena latar belakang sejarahnya. Hampir semua negara-negara Barat bersentuhan dengan doktrin-doktrin gereja.

Non-Muslim Menjadi Presiden

Serba dilematis. Dalam institusi agama adalah mungkin pemimpin agama menyuarakan 'warna politiknya' lewat mimbar. Wilayah politik berbeda dengan wilayah agama sekalipun pada titik tertentu ada relasi antara keduanya. Bagi agama Kristen misalnya, ini merupakan pelanggaran karena ada doktrin yang melarang elit agama berpolitik di dalam gereja. Ajaran agama Kristen  tidak mengizinkan elit agama berpolitik kepada jemaat lewat mimbar. Sangat jarang seorang pemimpin agama Kristen - apakah ia pendeta atau pastor atau uskup- mengarahkan jemaatnya lewat mimbar untuk memilih partai politik tertentu atau memilih calon presiden atau kepada daerah tertentu. Bila ada pendeta atau pastor melakukannya- ini merupakan sebuah pelanggaran terhadap doktrin gereja. Ada pemisahan yang cukup jelas antara gereja dan politik. Sekalipun gereja secara phisik berada di sebuah negara yang wilayahnya kelihatan, tetapi domain gereja melewati wilayah phisik. Gereja hidup dalam dua dunia- dunia yang kelihatan dan dunia yang tidak kelihatan. 
 
Di negara-negara Barat, pemisahan wilayah politik dan agama sudah umum. Ini tidak dapat dipisahkan karena latar belakang sejarahnya. Hampir semua negara-negara Barat bersentuhan dengan doktrin-doktrin gereja. Sekalipun ajaran gereja tidak digunakan sebagai prinsip yang dominan, prinsip-prinsip dalam kehidupan politik banyak dipengaruhi oleh doktrin-doktrin gereja.   

Tidak dapat disangkal bahwa Kitab Suci memberikan kontribusi yang sangat besar dalam membangun Konstitusi negara-negara Barat. Amerika Serikat dapat dikatakan sebagai produk politik terbaik dari interpretasi terhadap Kitab Suci dalam konteks Negara.

Non-Muslim Menjadi Presiden

Berkaitkan dengan kehidupan politik, isu yang perlu dicermati adalah teks Surat Al Maidah pasal 51, yang dapat dimaknai bahwa warga negara yang non-mulim tidak dapat menjadi Presiden atau Kepala Negara dalam masyarakat dan negara yang warganya mayoritas Muslim. Di Barat, khususnya di Amerika Serikat, pernah muncul pemikiran bahwa yang bisa menjadi Presiden harus beragama Protestan dan ia harus dari ras Anglo Saxon. Namun, mitos itu sudah dipatahkan dengan munculnya John F. Kennedy sebagai Presiden Katolik pertama di negara US dan juga bukan dari ras Anglosaxon. Munculnya Barak Obama juga mematahkan mitos supremasi warga kulit putih untuk jabatan Presiden Amerika.

Tidak dapat disangkal bahwa Kitab Suci memberikan kontribusi yang sangat besar dalam membangun Konstitusi negara-negara Barat. Amerika Serikat dapat dikatakan sebagai produk politik terbaik dari interpretasi terhadap Kitab Suci dalam konteks Negara. Para Bapak Pendiri Negara Amerika Serikat
membangun konstitusi di mana warga dengan latar belakang agama, ras dan latar belakang apapun dijamin kehidupannya termasuk hak-hak politiknya. Amerika Serikat atau negara-negara Barat umumnya membuka peluang bagi siapa saja menjadi Presiden atau Kepala Daerah karena Konstitusinya tidak didikte oleh interpretasi sempit terhadap Kitab Suci.

Non-Muslim Menjadi Presiden atau Kepala Daerah Merupakan Renungan Politik

Bagaimana dengan Indonesia? Teks Surat Al Maidah pasal 51 Kitab Suci Al Quran bisa menjadi penghambat bagi non-muslim untuk menjadi Presiden atau Kepala Daerah. Kasus Ahok merupakan fakta sekalipun kasusnya belum final. Ahok  memiliki 'double minority'- ras dan agama. Ini ujian bagi NKRI. Kalau sosok seperti Ahok dijegal untuk menjadi kepala daerah karena alasan agama- negeri kita betul-betul kehilangan kesempatan untuk menjabarkan Konstitusi kita. Selain itu, negeri kita kehilangan peluang dipimpin salah satu putra terbaik dari republik ini untuk menjadi model pemimpin untuk  mewujudkan cita-cita pendiri republik ini. 

Kita lihat saja dalam waktu dekat. Semoga kita bisa lolos dari ujian ini dan bila lolos, ada harapan negeri kita akan lebih baik dan menjadi contoh bagi negara-negara lain bahkan mungkin mengalahkan Amerika Serikat dalam eksperimen berdemokrasi. (JM)

New! Comments

Have your say about what you just read! Leave me a comment in the box below.

Copyright 2009-2017 putra-putri-indonesia.com


Berlangganan
Putra-Putri-Indonesia.com (Free)

Enter Your E-mail Address
Enter Your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you Putra-Putri-Indonesia.com.

KONTAK

0813-1141-8800

0813-1122-1148

Pembukaan UUD 1945

Agama dan Kehidupan Bernegara

Falsafah Hidup dan Kehidupan Bernegara


Butuh Dana untuk Investasi?

Mau Jadi Investor?

Daftar Proyek untuk Investor

JADWAL SEMINAR

Worldview

Six Habits of the Mind

Start Your Own Business

Financing Your Business