Anggaran Dasar Bab 4-6

Pasal 12-18

BAB IV
MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 12
MAKSUD
(1)    Batak Center didirikan dengan maksud melestarikan kearifan local dan budaya Batak serta mengembangkannya, demikian juga memberdayakan masyarakat suku Batak, agar menjadi warga yang professional, merawat dan menjaga lingkungan hidup, rukun, damai, mampu
bersaing dengan bangsa lain dan mencintai tanah leluhur serta Indonesia.

(2)    Batak Center didirikan juga dengan maksud menghimbau Pemerintah Republik Indonesia memperhatikan kepentingan masyarakat suku Batak dan memenuhinya sesuai ketentuan yang berlaku dan proporsional dengan yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia kepada suku lainnya.

(3)    Batak Center didirikan juga dengan maksud mengadakan kerja sama dengan semua pihak yang terkait, terutama suku-suku bangsa Indonesia dan Pemerintah Pusat dan Daerah, serta etnik lainnya, bahkan dengan Bangsa lain.

Pasal 13
TUJUAN
Batak Center didirikan untuk kepentingan bersama Suku Batak sebagai bagian integral dari Bangsa Indonesia serta terwujudnya pelestarian kekayaan dan keragaman kearifan local dan budaya daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan semangat Bhinneka Tunggal  Ika yang berdaya, maju, adil dan makmur.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 14
TINGKAT BATAK CENTER
(1)    Batak Center adalah Organisasi Kemasyarakatan dengan Pengurus di tingkat Pusat, tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota dengan singkatan P. Pus, P. Prov, P.  Kab dan P. Kot.
(2)    Di Daerah Khusus Ibukota Jakarta hanya ada P. Pus dan P. Prov. Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 15
PEMBINA
(1)    Pembina    :    Terdiri dari mereka yang dituakan dan dihormati dari masing-masing Puak Batak yang berpengalaman dan berumur minimum 50 (Lima Puluh) tahun. Pembina hanya berada di Pusat Batak Center.
(2)    Pembina berfungsi:
a)    Mengikuti Rapat-rapat dan Pertemuan-pertemuan, diundang atau tidak diundang.
b)    Memberi arahan, nasehat dan koreksi diminta atau tidak diminta kepada Pengurus dan Pengawas dalam rapat.
c)    Memberi hak veto bagi keputusan pengurus pusat yang dianggap kurang sesuai
d)    Memberi sanksi atas usul pengawas kepada pengurus atas kinerja yang rendah atau anggota-anggotanya atas pelanggaran moral atau
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16
PENASEHAT
(1)    Penasehat :  Terdiri dari mereka yang sudah berpengalaman dalam masyarakat Batak atau nasional dari masing-masing puak.
(2)    Penasehat berfungsi :
a)    Mengikuti rapat-rapat bila diundang dan tidak diundang.
b)    Memberi nasehat diminta atau tidak diminta.
c)    Mendampingi Pembina, bila diperlukan pada saat Pembina memberi arahan atau koreksi atau veto.

Pasal 17
PENGAWAS
(1)    Pengawas    :    Terdiri dari minimum 1 (Satu) orang dari masing-masing Puak yang
disegani dan mampu melakukan pengawasan terhadap kinerja pengurus
dan pribadi pejabatnya.
(2)    Pengawas berfungsi :
a)    Mengikuti Rapat-rapat dan Pertemuan-pertemuan yang diadakan
Pengurus, diundang atau tidak diundang.
b)    Mengamati perilaku anggota dan kinerja Pengurus Batak Center.
c)    Memberikan sanksi berupa usul kepada Pembina atas pelanggaran
tata susila, moral dan etika yang dilakukan anggota Pengurus Batak
Center berupa teguran lisan, tertulis atau pemberhentian.
d)    Mengusulkan diberikan sanksi berupa peringatan atau pergantian
Pengurus kepada Pembina atas kinerja Pengurus yang rendah.


Pasal 18
PENGURUS
(1)    Struktur Kepengurusan:
a)    Pengurus Pusat (P. Pus) Batak Center mempunyai Ketua Umum disingkat Ketum, Wakil Ketua Umum disingkat Waketum, Sekretaris Jenderal disingkat Sekjen, Bendahara Umum disingkat Bendum, Ketua-ketua Bidang disingkat Ketbid dan paling banyak 9 (Sembilan) orang, bertugas menjalankan fungsi eksekutif di Pusat.
b)    Pengurus Provinsi (P. Prov) Batak Center mempunyai Ketua disingkat Ket, Wakil Ketua disingkat Waket, Sekretaris disingkat Sek, Bendahara disingkat Bend, Ketua-ketua Departemen disingkat Ketdep dan paling banyak 7 (Tujuh) orang, bertugas menjalankan fungsi eksekutif di Provinsi.
c)    Pengurus Kabupaten/Kota (P. Kab/P. Kot) Batak Center mempunyai Ketua disingkat Ket, Wakil Ketua disingkat Waket, Sekretaris disingkat Sek, Bendahara disingkat Bend, Ketua-ketua Kompartemen disingkat Ketkomp dan paling banyak 5 (Lima) orang, bertugas menjalankan fungsi eksekutif di Kabupaten/Kota.
d)    Disemua tingkatan kepengurusan Batak Center dibentuk wadah berdiskusi yang disebut Forum Komunikasi langsung dibawah pimpinan yang anggota-anggotanya, terdiri dari ahli, dan para sesepuh Batak yang jumlahnya tergantung kebutuhan.
(2)    Pengurus berfungsi:
a)    Melaksanakan kegiatan operasional Batak Center.
b)    Melaksanakan pengkajian tentang budaya Batak dan hubungannya dengan Pancasila.
c)    Melestarikan kearifan local dan budaya Batak serta membudayakannya sesuai dengan Pancasila dan perkembangan zaman.
d)    Menyampaikan aspirasi Suku Batak ke Pemerintah Republik Indonesia, dan memperjuangkannya agar pemerintah mewujudkan untuk mendirikan gedung Batak Center bagi Suku Batak.
e)    Memberdayakan Orang Batak agar lebih mencintai negaranya, ikut menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, menjaga kerukunan dan kedamaian dan mematuhi
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
f)    Melaksanakan AD/ART, keputusan Rapat Umum Batak Center dan Rapat-rapat lainnya.
g)    Menyelenggarakan Rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan lainnya, sesuai kebutuhannya serta mengadakan diskusi di Forum Komunikasi.
h)    Berkolaborasi dan atau bekerja sama dengan lembaga sejenis, pihak lain yang terkait, Pemerintah Repubik Indonesia dan organisasi dari luar negeri, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
i)     Menyusun Program Kerja dan melaksanakannya.
j)     Mempertanggungjawabkan pelaksanaan Program Kerja pada Rapat Umum.

(3)    Kewenangan Pengurus Pusat:
1)    Pengurus Pusat Batak Center merupakan badan pelaksana tertinggi yang dipimpin oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, dibantu oleh Wakil Ketua Umum secara kolektif kolegial dan berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2)    Pengurus Pusat Batak Center berwenang:
a.    Menentukan kebijakan strategis Batak Center disegala tingkatan, baik secara nasional maupun sampai tingkat Pengurus Kabupaten/Kota sesuai dengan AD/ART, Keputusan Rapat Pleno serta Peraturan organisasi, kecuali yang berhubungan dengan kekhasan masing-masing;
b.    Menjalankan hubungan dan kerjasama dengan berbagai organisasi, ormas, LSM, Lembaga pemerintah, swasta, atas dasar prinsip saling menguntungkan dan kesetaraan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di setiap tingkatan organisasi;
c.    Bertindak ke luar untuk dan atas nama Batak Center pada tingkat nasional dan internasional;
d.    Mengesahkan dan membuat Surat Keputusan Pengurus Pusat untuk pengangkatan dan pemberhentian Pengurus Provinsi dan Pengawas Provinsi serta keputusan Batak Center lainnya yang memerlukan Surat Keputusan Pengurus Pusat.
(4)     Kewenangan Pengurus Provinsi:
1)    Pengurus Provinsi merupakan badan pelaksana organisasi tertinggi di tingkat Provinsi yang di pimpin oleh Ketua dan Sekretaris dibantu oleh Wakil Ketua secara kolektif kolegial dan berkedudukan di Ibukota Provinsi.
2)    Pengurus Provinsi berwenang:
a.    Menentukan kebijakan taktis organisasi di tingkat Provinsi sesuai dengan AD/ART, Peraturan Organisasi, Keputusan Pengurus Pusat dan Rapat Rapat Provinsi;
b.    Mengesahkan dan membuat Surat Keputusan Pengurus Kabupaten/Kota dan Pengawas Kab/Kota serta lainnya, sesuai kepentingannya;
c.    Menjalankan hubungan dan kerjasama dengan berbagai organisasi, ormas,  LSM, Lembaga pemerintah, swasta, di tingkat provinsi atas dasar prinsip saling menguntungkan dan kesetaraan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3)    Pengurus Provinsi berfungsi:
a.    Menyusun program kerja dan melaksanakannya sesuai dengan AD/ART, keputusan Rapat Pleno dan Rapat Umum Provinsi serta Peraturan Organisasi dan keputusan P. Pus yang terkait dengan tugasnya;

b.    Mengadakan pemberdayaan kepada suku Batak dan yang terkait serta diskusi, temu wicara, seminar, dan sebagainya tentang budaya dan adat-istiadat Batak dan yang terkait dengannya.
c.    Memantau pelaksanaan kebijakan Pengurus Kabupaten/Kota;
d.    Memberikan pertanggungjawaban pada Rapat Umum.
(5)    Kewenangan Pengurus Kabupaten/Kota :
1)    Pengurus Kabupaten/Kota merupakan badan pelaksana organisasi tertinggi di tingkat Kabupaten/Kota yang di pimpin oleh Ketua dan Sekretaris dibantu oleh Wakil Ketua secara kolektif dan berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota.
2) Pengurus Kabupaten/Kota berwenang:
a. Menentukan kebijakan teknis dan segala kegiatan organisasi di tingkat
Kabupaten/Kota sesuai dengan AD/ART, dan sesuai kebijakan Pengurus Prov;
b. Mengesahkan dan mengeluarkan Surat Keputusan sesuai kepentingannya;
c. Menjalankan hubungan dan kerjasama budaya dan yang terkait dengannya dengan berbagai organisasi, ormas, LSM, Lembaga pemerintah, swasta, di Kabupaten/Kota atas dasar prinsip saling menguntungkan dan kesetaraan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Copyright 2009-2018 putra-putri-indonesia.com


Berlangganan
Putra-Putri-Indonesia.com (Free)

Enter Your E-mail Address
Enter Your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you Putra-Putri-Indonesia.com.