Anggaran Dasar Bab 7-10

Pasal 19-36

BAB VII
PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN PEMBINA, PENASEHAT,
PENGAWAS SERTA PENGURUS

Pasal 19
PEMILIHAN PEMBINA
1).    Pembina terdiri dari mereka yang dituakan dan dihormati dari masing-masing Puak Batak yang direkrut dengan pertimbangan yang matang. Untuk pertama kali Ketua Pembina ditentukan oleh pendiri dan selanjutnya Ketua merekrut anggotanya dari masing-masing puak dan menetapkannya dalam surat keputusan.
2).    Ketua Pembina periode berikutnya dipilih dari puak berikutnya sesuai abjad puak dalam Rapat Umum, kemudian yang bersangkutan merekrut anggota-anggotanya dan menetapkannya dalam surat keputusan.

Pasal 20
PEMILIHAN PENASEHAT
1).    Penasehat terdiri dari mereka yang berpengalaman dan direkrut dari masing-masing puak. Untuk pertama kali Ketua Penasehat ditentukan oleh pendiri dan selanjutnya Ketua merekrut anggota-anggotanya serta menetapkannya dalam suatu surat keputusan.
2).    Ketua Penasehat periode berikutnya dipilih dari puak berikutnya sesuai abjad puak dalam Rapat Umum kemudian yang bersangkutan merekrut anggota-anggotanya dan menetapkannya dalam suatu surat keputusan.

Pasal 21
PEMILIHAN PENGAWAS
1).    Pengawas adalah sekelompok orang yang dinilai mampu dan disegani yang direkrut dari masing-masing Puak pada semua tingkat Pengurus. Untuk pertama kali Ketua Pengawas Pusat ditentukan oleh Pendiri dan selanjutnya Ketua tersebut merekrut anggotanya dari masing-masing Puak dan menetapkannya dalam surat keputusan.
2).    Ketua Pengawas Pusat periode berikutnya dipilih dari puak berikutnya sesuai abjad puak dalam Rapat Umum, kemudian yang bersangkutan merekrut anggota-anggotanya dan menetapkannya dalam surat keputusan.
3).    Pengawas Pusat merekrut Ketua Pengawas Kab/Kota dan selanjutnya yang bersangkutan
merekrut anggota-anggotanya dan menetapkannya dalam surat keputusan.

Pasal 22
PEMILIHAN PENGURUS
(1)    Pengurus Pusat terdiri dari orang yang mandiri, berpendidikan dan paham berorganisasi yang direkrut dari masing-masing puak. Untuk pertama kali Ketua Umum dipilih oleh pendiri, selanjutnya Ketua Umum merekrut anggotanya dan menetapkannya dalam surat keputusan.
(2)    Ketua pengurus periode berikutnya dipilih dalam Rapat Umum dan yang bersangkutan merekrut anggota-anggotanya dan menetapkannya dalam surat keputusan.

Pasal 23
PEMBERHENTIAN
(1)    Anggota Pembina berhenti, karena:
a)    Mengundurkan diri
b)    Meninggal dunia
c)    Melanggar ketentuan, etika dan moral yang diputuskan dalam Rapat Pleno Pembina
(2)    Anggota Pengawas berhenti, karena:
a)    Mengundurkan diri
b)    Meninggal dunia
c)    Melanggar ketentuan, etika dan moral yang diputuskan dalam Rapat Pleno Pembina
atas usul Rapat Pengawas
(3)    Pengurus berhenti, karena:
a)    Mengundurkan diri
b)    Meninggal dunia
c)    Melanggar ketentuan, etika dan moral atas penilaian Pengawas dan diajukan kepada
Pembina untuk diputuskan dalam Rapat Pleno Pembina
(4)    Kepengurusan berhenti, karena :
      Kinerja yang rendah dan atau melanggar AD/ART atas penilaian Pengawas dan diajukan kepada Pembina untuk diputuskan dalam Rapat Pleno Pembina dan selanjutnya Pembina, Penasehat dan Pengurus mengadakan Rapat Umum Luar Biasa untuk memilih Ketua Umum berikutnya.

Pasal 24
TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN
Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian akan diatur dalam ART.

Pasal 25
MASA BHAKTI
Masa bhakti Pembina, Pengawas dan Pengurus berdurasi 5 tahun sejak mulai dilantik.


BAB VIII
RAPAT & PERTEMUAN

Pasal 26
RAPAT
(1)    Rapat terdiri dari:
a)    Rapat Umum yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat.
b)    Rapat Pleno Pembina, yang diselenggarakan oleh Pembina.
c)    Rapat Pleno Pusat, yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat.
d)    Rapat Pleno Provinsi, yang diselenggarakan oleh Pengurus Provinsi.
e)    Rapat Pleno Kabupaten/Kota, yang diselenggarakan Pengurus Kabupaten/Kota.
(2)    Kuorum untuk Rapat dihadiri oleh minimum 50% dari peserta yang seharusnya hadir, bila tidak kuorum, rapat ditunda sesuai kesepakatan, dan bila tidak memenuhi kuorum 50% lebih, maka rapat dilanjutkan dan sah.
(3)    Pertemuan berupa diskusi diselenggarakan oleh forum komunikasi pada semua tingkatan kepengurusan untuk membahas materi yang memerlukan keahlian tentang falsafat, budaya, adat istiadat, aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Pasal 27
RAPAT UMUM
(1)    Rapat Umum, diadakan sekali 5 (lima) tahun untuk:
a)    Memilih Ketua Pembina, Ketua Penasehat, Ketua Pengawas dan Ketua Umum Pengurus Pusat, Ketua Pengurus Provinsi dan Ketua Pengurus Kab/Kota setelah periode pertama selesai dan selanjutnya.
b)    Menyusun Rencana Kerja Nasional 5 tahun untuk semua pengurus disemua tingkatan.
c)    Menyusun atau menyempurnakan AD/ART.
d)    Mengevaluasi kinerja Pengurus disemua tingkatan.
e)    Mempertanggung jawabkan kinerja pengurus disemua tingkatan.
(2)    Bila dipandang perlu dapat diadakan Rapat Umum Luar Biasa dengan  wewenang yang sama dengan Rapat Umum.
(3)    Penyelenggaraan Rapat Umum secara rinci diatur dalam ART.

Pasal 28
RAPAT PLENO PEMBINA
(1)    Rapat Pleno Pembina diadakan bilah diperlukan untuk :
a)    Memberhentikan anggota Pembina, Pengawas dan Pengurus
b)    Memilih anggota Pembina pengganti yang diberhentikan
c)    Memutuskan        Sikap dari Veto atas keputusan Pengurus yang tidak sesuai
d)    Memutuskan hal-hal lain yang dianggap perlu

Pasal 29
RAPAT PLENO PENGURUS PUSAT
(1)    Rapat Pleno Pengurus Pusat, diadakan untuk:
a)    Menyusun Program Kerja Pengurus Pusat 5 tahun sebagai jabaran Rencana Kerja Nasional, yang diputuskan dalam Rapat Umum.
b)    Memantapkan pengurus pusat.
c)    Menyusun laporan kinerja Pengurus Pusat untuk disajikan di Rapat Umum.
(2)    Penyelenggaraan Rapat Pleno Pengurus Pusat diatur dalam ART.

Pasal 30
RAPAT PLENO PENGURUS PROVINSI
(1)    Rapat Pleno Pengurus Provinsi, diadakan untuk:
a)    Menyusun Program Kerja Pengurus Provinsi 5 tahun sebagai jabaran Rencana kerja 5 tahun ditambah dengan kekhasan daerah.
b)    Pemantapan Pengurus Provinsi.
c)    Menyusun laporan kinerja pengurus provinsi untuk disajikan di Rapat Umum.
(2)    Penyelenggaraan Rapat Provinsi diatur dalam ART.

Pasal 31
RAPAT PLENO PENGURUS KAB/KOTA
(1)    Rapat Pleno Pengurus Kab/Kota diadakan untuk :
a)    Menyusun Program Kerja Kab/Kota 5 tahun sebagai jabaran Rencana Kerja 5 tahun ditambah dengan kekhasan daerah
b)    Pemantapan Pengurus Kab/Kota
c)    Menyusun Laporan kinerja Kab/Kota untuk disajikan Rapat Umum

Pasal 32
PERTEMUAN
(1)    Pertemuan atau diskusi berupa Forum Komunikasi diselenggarakan secara rutin minimum sekali 6 (enam) bulan oleh Pengurus yang dihadiri oleh para ahli filsafat, budaya dan adat-istiadat dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan.
(2)    Pertemuan berupa Temu Wicara, Dialog, Seminar, Loka Karya dan sebagainya direncanakan dan diselenggarakan oleh suatu Panitia yang dibentuk untuk itu.

Pasal 33
Semua Rapat dan Pertemuan diatur rinciannya dalam ART.


BAB IX
KEUANGAN & KEKAYAAN

Pasal 34
(1)    Keuangan
A.    Sumber keuangan Batak Center diharapkan berupa:
a)    Dana hibah dari Pemerintah Republik Indonesia dan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) atau siapa saja yang tidak mengikat.
b)    Dana kerjasama dari Pemerintah dan CSR atau siapa saja yang tidak mengikat.
c)    Hasil usaha dan jasa lembaga atau perusahaan yang dibentuk Batak Center.
d)    Dan lain-lain yang tidak melanggar peraturan yang berlaku.
B.    Penggunaan Keuangan
a)    Untuk kepentingan Sekretariat
b)    Untuk melakukan Program Kerja.
c)    Untuk mengatasi masalah yang tidak terduga.
d)    Untuk kegiatan sosial.
e)    Untuk pengembangan usaha.
C.    Pertanggungjawaban Keuangan
a)    Pengawas melakukan pemeriksaan keuangan dan kalau perlu diaudit oleh lembaga yang sah (Independen).
b)    Penggunaan uang oleh semua pengurus dipertanggungjawabkan di Rapat Umum.
c)    Audit dapat dilakukan secara khusus untuk kepentingan pemberi dana.
(2)    Kekayaan
a)    Kekayaan Batak Center adalah segala harta benda yang bergerak dan tidak bergerak yang diperoleh secara sah, jelas dan terdaftar.
b)    Penggunaan kekayaan Batak Center yang bergerak diatur oleh Pengurus.
c)    Penggunaan kekayaan yang tidak bergerak diatur dalam Peraturan Organisasi Batak Center.

BAB IX
PEMBUBARAN

Pasal 35
(1)    Batak Center dapat dibubarkan karena:
a)    Diminta semua tingkat Pengurus Batak Center dalam satu pertemuan lengkap yang
disebut Rapat Umum Khusus.
b)    Dibubarkan oleh yang berwajib karena melanggar ketentuan yang berlaku.
(2)    Penyelenggaraan Rapat Umum Khusus diatur dalam ART

BAB X
PENUTUP
Pasal 36
(1)    Hal-hal yang belum diatur dalam AD ini akan diatur dalam ART. Hal-hal yang  belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dapat ditetapkan tersendiri dalam Peraturan Organisasi dengan ketentuan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
(2)     Untuk pertama kalinya Pendiri mengangkat Ketua Pembina, Ketua Penasehat, Ketua Pengawas dan , Ketua Umum dan selanjutnya kelengkapan masing-masing ditetapkan sesuai dengan AD/ART ini.

Jakarta, 18 Agustus 2018

Pengurus Pusat Periode .............
Ketua Umum                                    Sekretaris Jenderal


(                             )                      (                       )          



Pembina, Penasehat dan Pengawas Periode .................
Ketua Pembina Pusat    Ketua Penasehat Pusat    Ketua Pengawas Pusat

(                         )    (                               )  (                          )


Copyright 2009-2018 putra-putri-indonesia.com


Berlangganan
Putra-Putri-Indonesia.com (Free)

Enter Your E-mail Address
Enter Your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you Putra-Putri-Indonesia.com.