UNDANG-UNDANG PENANAMAN MODAL

UU No. 25 TAHUN 2007

Saya mengutip beberapa pasal dari Undang-Undang Penanaman Modal, UU No. 25 Tahun 2007, sebagai overview bagi Anda yang ingin membuat perusahaan dalam bentuk penamanan modal asing.

Tentu Anda disarankan untuk membaca seluruh isi undang-undang tersebut agar Anda mempunyai informasi lebih lengkap tentang bagaimana penanaman  modal asing diatur di republik ini.

Berikut adalah pasal-pasal yang saya anggap perlu Anda ketahui.

Pasal 1 ayat 3, "Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri."

Pasal 5 ayat 2, "Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang."

Pasal 5 ayat 3, "Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseoran terbatas dilakukan dengan:
a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
b. membeli saham; dan
c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Undang-Undang Penanaman Modal

Pasal 7 ayat 1, " Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal, kecuali dengan undang-undang."

Pasal 10 ayat 1, "Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia."

Undang-Undang Penanaman Modal

Pasal 12 ayat 2, "Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing adalah:
a. produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan
b. bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang."

Pasal 15, "Setiap penanaman modal berkewajiban:
a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundangundangan."

Pasal 18 ayat 6, "Bagi penanaman modal yang sedang berlangsung yang melakukan penggantian mesin atau barang modal lainnya, dapat diberikan fasilitas berupa keringanan atau pembebasan bea masuk."

Pasal 21, "Selain fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah memberikan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh:
a. hak atas tanah;
b. fasilitas pelayanan keimigrasian; dan
c. fasilitas perizinan impor.

Undang-Undang Penanaman Modal

Pasal 23 ayat 2, "Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas keimigrasian yang diberikan kepada penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan setelah penanam modal mendapat rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal."

Pasal 23 ayat 3, "Untuk penanam modal asing diberikan fasilitas, yaitu:

a. pemberian izin tinggal terbatas bagi penanam modal asing selama 2 (dua) tahun;

b. pemberian alih status izin tinggal terbatas bagi penanam modal menjadi izin tinggal tetap dapat
dilakukan setelah tinggal di Indonesia selama 2 (dua) tahun berturut-turut;

c. pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan
dengan masa berlaku 1 (satu) tahun diberikan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan;

d. pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan dengan masa berlaku 2 (dua) tahun diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan; dan

e. pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal tetap diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak izin tinggal tetap diberikan."

Pasal 23 ayat 4, "Pemberian izin tinggal terbatas bagi penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi atas dasar rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal."

Pasal 25 ayat 3, "Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal asing yang berbentuk perseroan terbatas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Undang-Undang Penanaman Modal

Pasal 27 ayat 2, "Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal."

Pasal 27 ayat 3, "Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden."

Pasal 32 ayat 4, "Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak."

Undang-Undang Penanaman Modal

Pasal 34 ayat 1, "Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembatasan kegiatan usaha;
c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.



Link Terkait

Prosedur Mendapatkan Izin Penanaman Modal Asing

Izin Tinggal Terbatas Bagi Pemegang Saham Asing di PT PMA

Undang-Undang Penanaman Modal (UU No. 25 TAHUN 2007)

Dokumen Yang Dibutuhkan untuk Mendapatkan Izin Usaha

Langkah-Langkah Mendirikan Perusahaan (PT)

Dari Undang-Undang Penanaman Modal ke Halaman Depan


Copyright 2009-2014 putra-putri-indonesia.com


Berlangganan
Putra-Putri-Indonesia.com (Free)

Enter Your E-mail Address
Enter Your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you Putra-Putri-Indonesia.com.


Kontak:
021 8430 301
0813 1141 8800

Perizinan PT PMA

Langkah-Langkah Mendirikan Perusahaan Lokal

Izin Usaha

Izin Tinggal Terbatas