Inilah Daftar Peraturan Ketenagakerjaan

Peraturan Ketenagakerjaan

Berikut adalah undang-undang, peraturan pemerintah dan keputusan menteri yang berlaku secara umum pada lapangan pekerjaan apapun:

Peraturan Ketenagakerjaan,
Kesehatan dll

CIPTA KERJA

• Undang-Undang Cipta Kerja, No. 11 Tahun 2020

KETENAGAKERJAAN

• Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

• Undang-undang 24 Tahun 2011 - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial        
• Undang-undang No. 40 Tahun 2004 - Sistem Jaminan Sosial Nasional
• Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2015 - Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua
• Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2015 - Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
• Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2015 - Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua
• Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2015 - Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun
• Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 - Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian
• Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2013 - Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
• Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2013 - Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial
• Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2013 - Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial
• Peraturan Menaker No. 35 Tahun 2016 - Tata Cara Pemberian, Persyaratan, dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan Dalam Program Jaminan Hari Tua
• Peraturan Menaker No. 23 Tahun 2016 -    Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara

Peraturan Ketenagakerjaan

Peraturan Ketenagakerjaan

• Peraturan Menaker No. 11 Tahun 2016 - Pelayanan Kesehatan Dan Besaran Tarif Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja
• Peraturan Menaker No. 10 Tahun 2016 - Tata Cara Pemberian Program Kembali Kerja Serta Kegiatan Promotif Dan Kegiatan Preventif Kecelakaan Kerja Dan Penyakit Akibat Kerja
• Peraturan MenakerNo. 1 Tahun 2016  - Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah
• Peraturan Menaker No. 44 Tahun 2015 - Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, Dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi
• Peraturan Menaker No. 29 Tahun 2015 - Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Dan Penghentian Manfaat Jaminan Pensiun
• Peraturan Menaker No. 26 Tahun 2015 - Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Penerima Upah

JAMINAN KESEHATAN

• Peraturan Menaker No. 19 Tahun 2015 - Tatacara Dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua
• Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2012 - Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
• Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 - Jaminan Kesehatan

Peraturan ketenagakerjaan

WAKTU KERJA DAN ISTIRAHAT - KETENAGAKERJAAN

• Undang-undang No. 3 Tahun 1961 - Persetujuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 106 Mengenai Istirahat Mingguan Dalam Perdagangan Dan Kantor-kantor
• Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1954 - Penetapan Peraturan Istirahat Buruh
• Keputusan Presiden No. 24 Tahun 2013 -  Penetapan Tanggal 1 Mei Sebagai Hari Libur
• Peraturan Menaker No. 27 Tahun 2015 - Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Sektor Agribisnis Hortikultura
• Peraturan Menakertrans No. 4 Tahun 2014 - Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi
• Peraturan Menakertrans No. PER.11/MEN/VII/2010 - Waktu Kerja Dan Istirahat Di Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Perikanan Pada Daerah Operasi Tertentu
• Peraturan Menakertrans No. PER.15/MEN/VII/2005 - Waktu Kerja Dan Istirahat Pada Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Usaha Pertambangan Umum Pada Daerah Operasi Tertentu
• Peraturan Menaker No. PER-06/MEN/1993 - Waktu Kerja 5 (lima) Hari Seminggu 8 (delapan) Jam Sehari
• Keputusan Bersama Menaker No. 302 Tahun 2016 - Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2016, Nomor SKB 109 Tahun 2016, Nomor 01/SKB/MENPANRB/04/2016 Tentang Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2017
• Keputusan Bersama Menaker No. SKB 109 Tahun 2016 - Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2017
• Keputusan Menaker No. KEP.51/MEN/IV/2004 - Istirahat Panjang Pada Perusahaan Tertentu
• Keputusan Menaker No. KEP.234/MEN/2003 - Waktu Kerja Dan Istirahat Pada Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Usaha Energi Dan Sumber Daya Mineral Pada Daerah Tertentu

Peraturan Ketenagakerjaan

PENGUPAHAN - KETENAGAKERJAAN

• Undang-undang No. 80 Tahun 1957 - Persetujuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 100 Mengenai Pengupahan Yang Sama Bagi Buruh Laki-laki Dan Wanita Untuk Pekerjaan Yang Sama Nilainya
• Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 - Pengupahan
• Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2003 - Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima Oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi Atau Upah Minimum Kabupaten/kota
• Keputusan Presiden No. 107 Tahun 2004 - Dewan Pengupahan
• Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2013 - Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha Dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja
• Peraturan Menaker No. 1 Tahun 2017 -    Struktur dan Skala Upah
• Peraturan Menaker No. 21 Tahun 2016 - Kebutuhan Hidup Layak
• Peraturan Menaker No. 20 Tahun 2016 - Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015  tentang Pengupahan
• Peraturan Menaker No. 6 Tahun 2016 - Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/buruh Di Perusahaan
• Peraturan Menakertrans No. 7 Tahun 2013 - Upah Minimum
• Peraturan Menakertrans No. PER.01/MEN/I/2006 - Pelaksanaan Pasal 3 Kepmenakertrans No. Kep-231/men/2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum
• Peraturan Menakertrans No. PER.03/MEN/I/2005 - Tata Cara Pengusulan Keanggotaan Dewan Pengupahan Nasional
• Peraturan Menaker PER-06/MEN/1990 - Kewajiban Pengusaha Untuk Membuat Memiliki Dan Memelihara Buku Upah
• Keputusan Menaker No. KEP.102/MEN/VI/2004 - Waktu Kerja Lembur Dan Upah Kerja Lembur
• Keputusan Menaker No. KEP.231/MEN/2003 - Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum

Peraturan Ketenagakerjaan

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA - KETENGAKERJAAN

• Undang-undang No. 1 Tahun 1970 - Keselamatan Kerja
• Undang-undang No. Stb. No.225 Tahun 1930 - Undang-Undang Uap (stoom Ordonantie 1930)
• Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 - Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
• Peraturan Presiden No. 34 Tahun 2014 -     Pengesahan Convention Concerning The Promotional Framework For Occupational Safety And Health/convention 187, 2006 (konvensi Mengenai Kerangka Kerja Peningkatan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja/konvensi 187, 2006)
• Peraturan Menaker No. 18 Tahun 2016 -  Dewan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
• Peraturan Menaker No. 23 Tahun 2015 - Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
• Peraturan Menaker No. 11 Tahun 2015 - Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan Dan Keselamatan Kerja
• Peraturan Menaker No. 10 Tahun 2015 - Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dan Angka Kreditnya
• Peraturan Menaker No. 1 Tahun 2015 - Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dan Angka Kreditnya
• Peraturan Menaker No. 26 Tahun 2014 - Penyelenggaraan Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
• Peraturan Menaker No. PER-04/MEN/1995 - Perusahaan Jasa Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
• Peraturan Menaker No. PER-02/MEN/1992 - Tata Cara Petunjukan Kewajiban Dan Wewenang Ahli Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
• Keputusan Menaker No. 386 Tahun 2014 - Petunjuk Pelaksanaan Bulan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Nasional Tahun 2015

Peraturan Ketenagakerjaan

SERIKAT PEKERJA & SERIKAT BURUH - KETENAGAKERJAAN

• Undang-undang No. 21 Tahun 2000 - Serikat Pekerja/serikat Buruh
• Peraturan Menaker No. 8 Tahun 2016 - Pembentukan Forum Serikat Pekerja/serikat Buruh Di Perusahaan Pada Kawasan Ekonomi Khusus
• Peraturan Menakertrans No. PER.06/MEN/IV/2005 - Pedoman Verifikasi Keanggotaan Serikat Pekerja/serikat Buruh
• Keputusan Menaker NO. KEP.187/MEN/IX/2004 - Iuran Anggota Serikat Pekerja/serikat Buruh
• Keputusan Menaker No. KEP-201/MEN/2001 - Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial
• Keputusan Menakertrans No. KEP.16/MEN/2001 - Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/serikat Buruh

LEMBAGA KERJASAMA BIPARTIT/TRIPARTIT NASIONAL

• Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2017 - Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit.
• Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2008 - Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit
• Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2005 - Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit

Peraturan ketenagakerjaan

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

• Undang-undang No. 2 Tahun 2004 - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
• Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2004 - Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Hakim Ad-hoc Pengadilan Hubungan Industrial Dan Hakim Ad-hoc Pada Mahkamah Agung
• Peraturan Presiden NO. 94 Tahun 2016 - Tunjangan Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial

PELATIHAN DAN PRODUKTIFITAS KETENAGAKERJAAN

• Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2004 - Badan Nasional Sertifikasi Profesi
• Peraturan Menaker No. 36 Tahun 2016 - Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri
• Peraturan Menaker No. 34 Tahun 2016     - Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja Peraturan Menaker No. 17 Tahun 2016     - Tata Cara Perizinan Dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
• Peraturan Menaker No. 3 Tahun 2016 - Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
• Peraturan Menaker No. 2 Tahun 2016 - Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional
• Peraturan Menaker No. 5 Tahun 2015 - Standar Operasional Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pelatihan Kerja Dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Badan Koordinasi Penanaman Modal
• Peraturan Menakertrans No. 7 Tahun 2012 - Kerjasama Penggunaan Balai Latihan Kerja Oleh Swasta
• Keputusan Menaker NO. KEP.261/MEN/XI/2004 - Perusahaan Yang Wajib Melaksanakan Pelatihan Kerja

Peraturan ketenagakerjaan

---

Copyright 2009-2023 putra-putri-indonesia.com

---