Ketenagakerjaan, BPJS, Jaminan Pensiun dan Serikat Pekerja

Ketenagakerjaan di republik ini telah diatur dalam undang-undang. Selain itu, masih ada undang-undang lain yang terkait dengan dunia kerja seperti Pajak Panghasilan, Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), Serikat Pekerja, yang berlaku secara umum bagi setiap pekerja.

Berikut adalah undang-undang, peraturan pemerintah dan keputusan menteri yang berlaku secara umum pada lapangan pekerjaan apapun:

Peraturan-Peraturan yang Berkaitan dengan Ketenagakerjaan, Kesehatan dll

KETENAGAKERJAAN

  • Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

  • Undang-undang 24 Tahun 2011 - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial        
  • Undang-undang No. 40 Tahun 2004 - Sistem Jaminan Sosial Nasional
  • Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2015 - Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua
  • Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2015 - Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
  • Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2015 - Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua
  • Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2015 - Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun
  • Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 - Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian
  • Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2013 - Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
  • Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2013 - Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial
  • Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2013 - Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial
  • Peraturan Menaker No. 35 Tahun 2016 - Tata Cara Pemberian, Persyaratan, dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan Dalam Program Jaminan Hari Tua
  • Peraturan Menaker No. 23 Tahun 2016 -    Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara
  • Peraturan Menaker No. 11 Tahun 2016 - Pelayanan Kesehatan Dan Besaran Tarif Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja
  • Peraturan Menaker No. 10 Tahun 2016 - Tata Cara Pemberian Program Kembali Kerja Serta Kegiatan Promotif Dan Kegiatan Preventif Kecelakaan Kerja Dan Penyakit Akibat Kerja
  • Peraturan MenakerNo. 1 Tahun 2016  - Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah
  • Peraturan Menaker No. 44 Tahun 2015 - Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, Dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi
  • Peraturan Menaker No. 29 Tahun 2015 - Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Dan Penghentian Manfaat Jaminan Pensiun
  • Peraturan Menaker No. 26 Tahun 2015 - Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Penerima Upah

JAMINAN KESEHATAN

  • Peraturan Menaker No. 19 Tahun 2015 - Tatacara Dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua
  • Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2012 - Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
  • Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 - Jaminan Kesehatan

WAKTU KERJA DAN ISTIRAHAT - KETENAGAKERJAAN

  • Undang-undang No. 3 Tahun 1961 - Persetujuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 106 Mengenai Istirahat Mingguan Dalam Perdagangan Dan Kantor-kantor
  • Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1954 - Penetapan Peraturan Istirahat Buruh
  • Keputusan Presiden No. 24 Tahun 2013 -  Penetapan Tanggal 1 Mei Sebagai Hari Libur
  • Peraturan Menaker No. 27 Tahun 2015 - Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Sektor Agribisnis Hortikultura
  • Peraturan Menakertrans No. 4 Tahun 2014 - Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi
  • Peraturan Menakertrans No. PER.11/MEN/VII/2010 - Waktu Kerja Dan Istirahat Di Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Perikanan Pada Daerah Operasi Tertentu
  • Peraturan Menakertrans No. PER.15/MEN/VII/2005 - Waktu Kerja Dan Istirahat Pada Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Usaha Pertambangan Umum Pada Daerah Operasi Tertentu
  • Peraturan Menaker No. PER-06/MEN/1993 - Waktu Kerja 5 (lima) Hari Seminggu 8 (delapan) Jam Sehari
  • Keputusan Bersama Menaker No. 302 Tahun 2016 - Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2016, Nomor SKB 109 Tahun 2016, Nomor 01/SKB/MENPANRB/04/2016 Tentang Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2017
  • Keputusan Bersama Menaker No. SKB 109 Tahun 2016 - Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2017
  • Keputusan Menaker No. KEP.51/MEN/IV/2004 - Istirahat Panjang Pada Perusahaan Tertentu
  • Keputusan Menaker No. KEP.234/MEN/2003 - Waktu Kerja Dan Istirahat Pada Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Usaha Energi Dan Sumber Daya Mineral Pada Daerah Tertentu

PENGUPAHAN - KETENAGAKERJAAN

  • Undang-undang No. 80 Tahun 1957 - Persetujuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 100 Mengenai Pengupahan Yang Sama Bagi Buruh Laki-laki Dan Wanita Untuk Pekerjaan Yang Sama Nilainya
  • Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 - Pengupahan
  • Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2003 - Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima Oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi Atau Upah Minimum Kabupaten/kota
  • Keputusan Presiden No. 107 Tahun 2004 - Dewan Pengupahan
  • Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2013 - Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha Dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja
  • Peraturan Menaker No. 1 Tahun 2017 -    Struktur dan Skala Upah
  • Peraturan Menaker No. 21 Tahun 2016 - Kebutuhan Hidup Layak
  • Peraturan Menaker No. 20 Tahun 2016 - Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015  tentang Pengupahan
  • Peraturan Menaker No. 6 Tahun 2016 - Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/buruh Di Perusahaan
  • Peraturan Menakertrans No. 7 Tahun 2013 - Upah Minimum
  • Peraturan Menakertrans No. PER.01/MEN/I/2006 - Pelaksanaan Pasal 3 Kepmenakertrans No. Kep-231/men/2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum
  • Peraturan Menakertrans No. PER.03/MEN/I/2005 - Tata Cara Pengusulan Keanggotaan Dewan Pengupahan Nasional
  • Peraturan Menaker PER-06/MEN/1990 - Kewajiban Pengusaha Untuk Membuat Memiliki Dan Memelihara Buku Upah
  • Keputusan Menaker No. KEP.102/MEN/VI/2004 - Waktu Kerja Lembur Dan Upah Kerja Lembur
  • Keputusan Menaker No. KEP.231/MEN/2003 - Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA - KETENGAKERJAAN

  • Undang-undang No. 1 Tahun 1970 - Keselamatan Kerja
  • Undang-undang No. Stb. No.225 Tahun 1930 - Undang-Undang Uap (stoom Ordonantie 1930)
  • Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 - Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
  • Peraturan Presiden No. 34 Tahun 2014 -     Pengesahan Convention Concerning The Promotional Framework For Occupational Safety And Health/convention 187, 2006 (konvensi Mengenai Kerangka Kerja Peningkatan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja/konvensi 187, 2006)
  • Peraturan Menaker No. 18 Tahun 2016 -  Dewan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
  • Peraturan Menaker No. 23 Tahun 2015 - Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
  • Peraturan Menaker No. 11 Tahun 2015 - Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan Dan Keselamatan Kerja
  • Peraturan Menaker No. 10 Tahun 2015 - Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dan Angka Kreditnya
  • Peraturan Menaker No. 1 Tahun 2015 - Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dan Angka Kreditnya
  • Peraturan Menaker No. 26 Tahun 2014 - Penyelenggaraan Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
  • Peraturan Menaker No. PER-04/MEN/1995 - Perusahaan Jasa Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
  • Peraturan Menaker No. PER-02/MEN/1992 - Tata Cara Petunjukan Kewajiban Dan Wewenang Ahli Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
  • Keputusan Menaker No. 386 Tahun 2014 - Petunjuk Pelaksanaan Bulan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Nasional Tahun 2015

SERIKAT PEKERJA & SERIKAT BURUH - KETENAGAKERJAAN

  • Undang-undang No. 21 Tahun 2000 - Serikat Pekerja/serikat Buruh
  • Peraturan Menaker No. 8 Tahun 2016 - Pembentukan Forum Serikat Pekerja/serikat Buruh Di Perusahaan Pada Kawasan Ekonomi Khusus
  • Peraturan Menakertrans No. PER.06/MEN/IV/2005 - Pedoman Verifikasi Keanggotaan Serikat Pekerja/serikat Buruh
  • Keputusan Menaker NO. KEP.187/MEN/IX/2004 - Iuran Anggota Serikat Pekerja/serikat Buruh
  • Keputusan Menaker No. KEP-201/MEN/2001 - Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial
  • Keputusan Menakertrans No. KEP.16/MEN/2001 - Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/serikat Buruh

LEMBAGA KERJASAMA BIPARTIT/TRIPARTIT NASIONAL

  • Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2017 - Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit.
  • Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2008 - Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit
  • Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2005 - Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

  • Undang-undang No. 2 Tahun 2004 - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
  • Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2004 - Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Hakim Ad-hoc Pengadilan Hubungan Industrial Dan Hakim Ad-hoc Pada Mahkamah Agung
  • Peraturan Presiden NO. 94 Tahun 2016 - Tunjangan Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial

PELATIHAN DAN PRODUKTIFITAS KETENAGAKERJAAN

  • Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2004 - Badan Nasional Sertifikasi Profesi
  • Peraturan Menaker No. 36 Tahun 2016 - Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri
  • Peraturan Menaker No. 34 Tahun 2016     - Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja Peraturan Menaker No. 17 Tahun 2016     - Tata Cara Perizinan Dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
  • Peraturan Menaker No. 3 Tahun 2016 - Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
  • Peraturan Menaker No. 2 Tahun 2016 - Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional
  • Peraturan Menaker No. 5 Tahun 2015 - Standar Operasional Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pelatihan Kerja Dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Badan Koordinasi Penanaman Modal
  • Peraturan Menakertrans No. 7 Tahun 2012 - Kerjasama Penggunaan Balai Latihan Kerja Oleh Swasta
  • Keputusan Menaker NO. KEP.261/MEN/XI/2004 - Perusahaan Yang Wajib Melaksanakan Pelatihan Kerja


Link Terkait

Ketenagakerjaan, Jamsostek, Dana Pensiun, Serikat Pekerja

Tenaga Kerja Asing Dilarang Menduduki Jabatan Berikut ...

Keputusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Outsourcing

Sepuluh Alasan PHK

Langkah-Langkah Melakukan PHK dengan Alasan Efisiensi

Langkah-Langkah Menyikapi PHK

Kalau Saya Mengundurkan Diri dari Perusahaan, Apakah Saya Mendapat Pesangon?

Tarif Pajak Uang Pesangon dan Penghargaan (Efektif 1 Januari 2009)

Menghitung Uang Pesangon dan Penghargaan

7 Hal Penting tentang Serikat Pekerja yang Perlu Anda Ketahui

Langkah-Langkah Mendirikan Serikat Pekerja/Serikat Buruh



Copyright 2009-2017 putra-putri-indonesia.com


Berlangganan
Putra-Putri-Indonesia.com (Free)

Enter Your E-mail Address
Enter Your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you Putra-Putri-Indonesia.com.

KONTAK SEMINAR

0813-1141-8800

SEMINAR

Habits of the Mind

Six Hats

Corporate Culture