Bendera, Bahasa,  Lambang Negara,  Lagu kebangsaan dan Perubahan UUD

PASAL 35-37, UUD RI (AMANDEMEN)

Lambang Negara

BAB XV
BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN **)

                                              Pasal 35

Bendera Negara Indonesia ialah sang merah Putih.

                                              Pasal 36

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.

                                              Pasal 36A

Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.**

                                             Pasal 36B

Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.**)

                                            Pasal 36C

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang.**)

BAB XVI
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

                                             Pasal 37

(1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.****)

(2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.****)

(3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.**** )

(4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.****)

(5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.**** )                                  

ATURAN PERALIHAN

                                                           Pasal I

Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.****)

                                               Pasal II

Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.**** )

                                               Pasal III

Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.**** )

ATURAN TAMBAHAN

                                                          Pasal I

Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003.**** )

                                                Pasal II

Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal****)

Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-6 (lanjutan) tanggal 10 Agustus 2002 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.**** )

---

*) Perubahan Pertama
**) Perubahan Kedua
***) Perubahan Ketiga
****) Perubahan Keempat

LINK TERKAIT

• UUD Negara RI Tahun 1945, Pembukaan (Preambule)
• Pasal 1-3 (Bentuk, Kedaulatan dan Majelis Permusyawaratan Rakyat)
• Pasal 4-16 (Kekuasaan Pemerintahan Negara)
• Pasal 17-22 (Kementerian Negara, Pemerintah Daerah, DPR, Dewan Perwakilan Daerah)
• Pasal 23-24 (Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan & Kekuasaan Kehakiman) 
• Pasal 25-28 (Wilayah Negara, Warga Negara, Penduduk, dan Hak Azasi Manusia)
• Pasal 29-34 (Agama, Pertahahan Negara, Keamanan Negara, Pendidikan, Kebudayaan, Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial)
• Pasal 35-37 (Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan)

---

Copyright 2009-2023 putra-putri-indonesia.com

---